Caleg PPP Bangkalan Ngamuk di Kantor Kecamatan Gegara Kesal Suara Berkurang

Caleg PPP Sampang ngamuk di Kantor Kecamatan.

Jakarta – Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sonhaji, mengamuk di Kantor Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dia mengamuk karena merasa perolehan suara miliknya turun drastis dari perolehan awal.
Dilansir detikJatim, Sabtu (24/2/2024), Sonhaji mengamuk di hadapan para petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Aksinya itu terekam video sejumlah pendukungnya yang turut mendatangi kantor kecamatan yang juga menjadi sekretariat PPK Kwanyar.

Pria yang masih aktif sebagai anggota Komisi D DPRD Bangkalan ini datang bersama puluhan pendukungnya kemudian melakukan aksi di depan kantor kecamatan. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan 5 anggota PPK Kwanyar.

“Saya ingatkan jangan sekali-kali mengubah perolehan suara DPRD Bangkalan, karena kalian akan berhadapan dengan saya dan nyawa taruhannya,” kata Sonhaji, Jumat (23/2).

Sonhaji yang duduk berhadapan dengan 5 anggota PPK itu sempat emosi dan menggebrak meja. Dia kesal karena suaranya turun drastis dari perolehan awal. Ia meminta agar tidak ada penggeseran suara terutama yang berkaitan dengan perolehannya.

“Jangan pernah menggeser suara Sonhaji,” imbuhnya.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/fas)

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 63 Dibuka! Cek Syarat-Cara Daftar di Sini

Jakarta – Kabar baik bagi yang ingin meningkatkan kemampuan, pemerintah membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 63.

Dikutip dari di akun Instagram @prakerja.go.id, Seleksi Gelombang 63 Kartu Prakerja resmi dibuka sejak Jumat (23/2) pukul 19.00 WITA. Namun para peminat harus mendaftar dengan cepat. Sebab, program itu hanya dibuka hingga Senin (26/2/2024).

“Klik ‘Gabung Gelombang’ sekarang di dashboard akun Prakerja kamu! Gelombang ditutup Senin, 26 Februari 2024 pukul 23.59 WIB,” tulis Kartu Prakerja, Jumat (23/2/2024).

Nah, bagi detikers yang ingin melakukan pendaftaran program Kartu Prakerja 2024, berikut informasi terkait prakerja 2024 selengkapnya.

Kartu Prakerja 2024

Sikutip dari laman resminya, program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Sejak tahun 2023, skema Program Kartu Prakerja ini diadakan secara online, offline, maupun hybrid (bauran antara online dan offline). Hal ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana skema pelatihan hanya dilakukan secara online sepenuhnya.

Manfaat didapatkan oleh penerima juga berbeda dari tahun sebelumnya. Berikut rincian insentif Kartu Prakerja:
Saldo bantuan pelatihan: Rp 3,5 juta
Insentif biaya mencari kerja: Rp 600 ribu
Insentif pengisian survei evaluasi: Rp 50.000 x 2 kali survei

Keuntungan Mendaftar Akun Prakerja 2024
Ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan jika memiliki akun Prakerja di tahun 2024 ini antara lain:

– Bisa gabung gelombang seleksi Prakerja jika memenuhi syarat

– Akses gratis pembelajaran mandiri di program #TalentaAIIndonesia pada topik AI, Data, atau Cybersecurity dengan kurikulum berstandar industri

– Mendapatkan kesempatan untuk memenangkan beasiswa Microsoft Certification senilai 100 USD

– Bisa beli pelatihan GRATIS dan berbiaya rendah di festival pelatihan dua bulanan #IndonesiaSkillsWeek

– Akses rekomendasi pekerjaan dari platform pencari kerja seperti Jobstreet, Pintarnya, Karir.com, dan TopKarir.

Pendaftaran Kartu Prakerja
Bagi yang ingin mendaftar Program Kartu Prakerja 2024, berikut syarat-syarat yang perlu diperhatikan:

– WNI berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 64 tahun.

– Tidak sedang menempuh pendidikan formal.

– Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil.

– Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD

– Maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.

Cara Daftar dan Buat Akun Prakerja 2024
Untuk melakukan pendaftaran, berikut langkah-langkahnya:

1. Akses portal resmi www.prakerja.go.id
2. Klik menu “Daftar Sekarang”
3. Masukkan alamat email aktif dan buat kata sandi.
4. Centang kotak “Saya menyetujui syarat dan ketentuan” lalu klik “Daftar”
5. Verifikasi KTP dan KK dengan memasukkan 16 digit NIK, 16 digit KK dan tanggal lahir kamu
6. Isi data diri sesuai dengan kolom yang diminta
7. Unggah foto e-KTP
8. Scan wajah dengan cara mengedipkan mata
9. Jawab pertanyaan tentang alasan mengikuti Kartu Prakerja
10.Isi pertanyaan mengenai pelatihan yang diminati dan keterampilan.
11. Verifikasi nomor HP kamu yang masih aktif
12. Isi pernyataan pendaftar sesuai kondisi kamu
13. Ikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD)

Kompak Berkemeja Putih, Intip Gaya Menteri AHY Pimpin Rapat Perdana

Jakarta – Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat perdana di Kementerian ATR/BPN. AHY dan para pejabat ATR/BPN kompak berkemeja putih.

AHY pun memberikan arahan singkat kepada para pimpinan tentang hal-hal yang perlu diatensi, dan program-program yang harus diselesaikan ke depan.Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono memimpin rapat perdana bersama jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN, Kamis (22/2/2024). Sehari sebelumnya AHY resmi dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang dilantik menjadi Menko Polhukam.Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN

AHY bersama Wakil Menteri Raja Juli Antoni, dan para pejabat Kementerian ART/BPN kompak memakai kemeja putih saat rapat. Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN

Mengutip Instagram Kementerian ATR/BPN, AHY mengatakan tidak bisa melanjutkan memimpin rapat, karena mendapatkan info untuk harus segera terbang ke Sulawesi Utara, untuk besok paginya meninjau lokasi Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, sekitar 5 jam perjalanan darat dari Manado.Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN

Tantang Anies, Kubu Prabowo-Gibran: Kalau Menuduh, Buktikan Kecurangan di 320 Ribu TPS

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menantang calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan untuk membuktikan telah terjadi kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 seperti yang ditudingkan.

Nusron mengatakan itu untuk merespons Anies yang mengatakan dugaan kecurangan Pemilu 2024 banyak terjadi saat sebelum pemungutan suara.

Awalnya, Nusron mempertanyakan apa wujud dari kecurangan yang terjadi sebelum berangkat ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Apa yang dimaksud dengan kecurangan sebelum berangkat ke TPS? Apa wujudnya? Apa kongkritnya? Jadi teman-teman yang lain itu jangan hanya menuduh ada kecurangan berdasarkan rumor, kabar burung,” ujar Nusron di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).

Nusron mengatakan, yang namanya kecurangan pemilu pasti sudah menjadi bagian dari kriminal atau tindak pidana pemilu.

Akan tetapi, menurut dia, bukti dalam suatu tindak pidana itu harus benar-benar terlihat dan nyata.

“Jadi pihak-pihak yang menuduh adanya kecurangan itu harus mampu membuktikan kejelasan, bukti-bukti yang terang benderang melebihi terang benderangnya cahaya matahari, apalagi cahaya lampu, itu harus lebih terang benderang,” kata Nusron.

Nusron lantas mengatakan, suara Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin saat ini terpaut 34 persen berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Dia kemudian menantang Anies untuk membuktikan kecurangan 34 persen suara tersebut, yang setara dengan 320 ribu TPS.

“34 persen itu berarti harus mampu membuktikan 320 ribu TPS, ada kecurangan di 320 ribu TPS dari 824 ribu TPS,” ujar Nusron.

“Membuktikan satu kecurangan di TPS saya sudah berhasil hari ini, di Tapanuli Tengah, itu baru satu TPS. Lah, kalau menuduh ada kecurangan secara ini buktikan 320 ribu TPS, gelar satu per satu,” katanya lagi.

Nusron meyakini bahwa pembuktian kecurangan tersebut tidak akan selesai bahkan sampai lima tahun.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan, kecurangan pada pemilihan umum (pemilu) 2024 banyak terjadi sebelum pemungutan suara berlangsung.

Hal itu diungkapkan Anies berdasarkan temuan sementara yang dilakukan Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin.

“Dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS,” katanya saat konferensi pers di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada 19 Februari 2024.

Tambah Ramai! 2 Motor Listrik Tangkas Sah Dapat Subsidi Rp 7 Juta

Jakarta – Motor listrik subsidi makin banyak pilihannya. Ada dua motor listrik PT Barisan Anak Pamungkas yang sudah sah memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tembus di atas 60 persen.

Dua motor listrik itu praktis mendapatkan program bantuan pembelian motor listrik Rp 7 juta dari pemerintah. Dua model yang didaftarkan sudah memenuhi syarat dalam laman TKDN Kemenperin adalah P6 Pro dan E6 Box.

“Tangkas Motor Listrik yang ditunggu-tunggu masyarakat akhirnya mendapatkan subsidi dari pemerintah, dimana tipe P6 Pro dan E6 box yang bekerja sama dengan pabrik Pindad mendapatkan TKDN dengan salah satu yang tertinggi di Indonesia, yaitu 64% dan 62%,” kata CEO PT Tangkas, Agung Pamungkas atau akrab disapa Don Papank dalam keterangannya dikutip Kamis, (15/2/2024).

P6 memiliki TKDN sebesar 64,30 persen. Ini merupakan motor listrik dengan desain simple, ringkas yang cocok digunakan untuk komuter harian.

Bicara spesifikasi P6 Pro menggunakan jenis baterai Seal Lead Acid (SLA) berkapasitas 72V 32 Ah. Motor listrik itu memiliki daya tempuh maksimal 80-90 kilometer dan kecepatan maksimalnya 55 – 60 km/jam. Sebelum mendapatkan subsidi, P6 Pro dijual Rp 16,8 juta

Selanjutnya E6 Box, motor listrik dengan tampilan yang unik dengan ciri khas body yang serba membulat. E6 Box didukung box tambahan pada area belakang untuk menunjang akomodasi yang lebih baik.

E6 Box menggunakan baterai jenis SLA berkapasitas 72V 20Ah. Di atas kertas motor listrik ini diklaim bisa menempuh jarak sekitar 80 – 100 kilometer, sedangkan kecepatan maksimalnya 45 km/jam. Sebelum masuk program subsidi motor listri, motor ini dijual Rp 14,5 juta.

Don Papank juga menyebut, dengan TKDN yang sangat tinggi ini maka Tangkas Motor Listrik resmi bisa masuk ke sistem SISAPIRa (Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua), yaitu sistem yang memungkinkan untuk masyarakat membeli motor listrik dengan subsidi 7 juta.

“Kami sangat bersyukur atas hasil TKDN yang keluar, apalagi kita sama-sama mengetahui bahwa perhitungan TKDN sesuai peraturan kementerian perindustrian yang baru telah di review dan dilakukan penghitungan ulang yang membuat Motor Listrik Tangkas yang juga menggunakan baterai dari dalam negeri bisa mencapai tingkat TKDN yang tertinggi,” jelas dia.

“Hal ini adalah hal yang sangat dinanti oleh masyarakat karena masyarakat sudah menanti-nanti motor listrik Tangkas yang bisa bersubsidi,” pungkasnya.

Sri Mulyani Akhirnya Bersuara soal Blokir Anggaran Rp50 T

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara soal kebijakannya memblokir anggaran kementerian lembaga Rp50,1 triliun pada tahun ini.
Sri Mulyani mengatakan sejatinya kebijakan itu bukan baru.

“Ini mekanisme yang sudah berjalan selama 4 tahun, semenjak pandemi, tapi kemudian ini dianggap sebagai mekanisme untuk mempertajam dari keseluruhan pengelolaan anggaran K/L,” katanya usai nyoblos di TPS 73 di Jalan Mandar X Sektor 3A, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Rabu (14/2) seperti dikutip dari detik.com.

Sri Mulyani percaya diri pemblokiran itu tidak akan mengganggu prioritas kementerian dan lembaga. Keyakinan ia dasarkan pada besaran anggaran diblokir yang masing-masing besarannya hanya 5 persen dari pagu belanja.

“Selama ini penyerapan anggaran dari K/L rata-rata juga di sekitar 95 persen. Jadi sebetulnya 5 persen itu kalau dilihat dari track record hampir semua kementerian ya, itu kira-kira ada di bagian yang dianggap tidak akan mengganggu prioritas dari K/L itu,” katanya.

Sri Mulyani memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan Automatic Adjustment.

Blokir anggaran itu diketahui dari surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang dikirimkan Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian dan para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Dalam surat itu, Sri Mulyani mengatakan blokir anggaran merupakan arahan Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Blokir anggaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

“Kebijakan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 ditetapkan sebesar Rp50.148.936.040.000,00 (lima puluh triliun seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) dengan rincian besaran per Kementerian/Lembaga sebagaimana terlampir,” katanya seperti dikutip dari surat itu.

Namun, dalam melakukan blokir anggaran itu, Sri Mulyani mengatur beberapa ketentuan.

Pertama, blokir anggaran hanya dilakukan pada duit yang bersumber dari dana rupiah murni.

Kedua, blokir dilakukan pada kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan Automatic Adjustment, sebagai berikut:

1) Belanja Barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda, diutamakan berasal dari 10 (sepuluh) akun belanja barang, yaitu honor (521115 dan 521213), perjalanan dinas (524111, 524113, 524211, dan 524219), paket meeting (524114 dan 524119), belanja barang operasional lainnya (521119), dan belanja barang non operasional lainnya (521219);

2) Belanja Modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda;

3) Kegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.

Dalam surat itu, Sri Mulyani juga mengatur soal anggaran yang dikecualikan pada kebijakan Automatic Adjustment. Kegiatan itu adalah;

1) Belanja bantuan sosial yang meliputi: Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako;
2) Belanja terkait tahapan Pemilu;
3) Belanja terkait IKN;
4) Belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak;
5) Belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP);
6) Belanja untuk Daerah Otonomi Baru (4 Provinsi) / Kementerian/Lembaga Baru; dan
7) Belanja untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.

Surya Paloh Dipanggil Jokowi ke Istana, Tak Ada Koordinasi dengan Timnas AMIN

Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Surya Paloh menghadap Jokowi di Istana Kepresidenan.

“Betul, Pak SP dipanggil sama Presiden,” kata Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni, Minggu (18/2/2024), dikutip dari detikNews.

Sahroni mengatakan pertemuan Paloh dan Jokowi itu berlangsung sore tadi. Sahroni menyebut pertemuan kedua tokoh ini bisa saja untuk silaturahmi.

“Mungkin silaturahmi saja kali,” ujar Sahroni dikonfirmasi, Minggu (18/2/2024).

Ia menyebut Surya Paloh dipanggil langsung oleh Presiden ke Istana. Sahroni tak merinci pertemuan kedua tokoh ini untuk membahas topik apa.

Respons PKB
Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal merespons pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi di Istana. Cucun mengatakan hal itu adalah haknya NasDem sebagai partai.

“Itulah haknya Bang Surya Paloh. Kalau memang demikian dan kami tidak bisa juga mengintervensi hak-hak semua partai. Kalau PKB sampai sekarang masih terus kita meng-collect hasil pemilu ini sampai tuntas. Sampai pengumuman KPU dan bukti di kami juga sudah 100 persen,” kata Cucun.

Cucun menyebut pertemuan Paloh dengan Jokowi tak ada koordinasi dengan Timnas AMIN. Meski demikian, ia meyakini jika hal tersebut adalah hak dari Partai NasDem.

“Tidak ada koordinasi terkait pertemuan ketum-ketum partai yang di koalisi AMIN apapun, tidak ada,” ujar Cucun.

“Kita nggak berani mengira-ngira, itu haknya Partai NasDem. Ya nggak mesti bilang juga kan, itu haknya masing-masing,” sambungnya.

Respons Menohok Anies ke Prabowo yang Ingin Rangkul Semua

Jakarta – Anies Baswedan merespons pernyataan Prabowo Subianto yang akan merangkul semua pihak setelah Pilpres 2024. Anies menanggapi dengan pernyataan menohok, bahwa proses penghitungan suara belum belum selesai.

“Penghitungan (suara) saja belum selesai,” kata Anies, Jumat (16/2/2024),

Anies mengatakan semua tahapan Pilpres 2024 harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu, Prabowo baru bisa bilang akan merangkul semua pihak.

“Tuntaskan dulu, satu-satu,” tegas Anies.

Sebelumnya, dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024) malam, Prabowo menyebut ingin merangkul semua pihak. Pidato ini digelar seusai pencoblosan di mana hasil quick count sejumlah lembaga survei menunjukkan kubu paslon 02 unggul dan berpeluang menang satu putaran.

“Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta.

Prabowo-Gibran dan Koalisi Indonesia Maju akan merangkul semua kekuatan. Prabowo menekankan, bersama Gibran, akan menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Prabowo-Gibran dan seluruh Koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Banjir Kecurangan, TPN Ganjar-Mahfud Desak KPU Audit Sirekap!

Bisnis.com, JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) melibatkan lembaga independen untuk mengaudit aplikasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) lantaran banyak kesalahan input data yang dinilai untungkan pasangan calon (paslon) nomor 02 Prabowo-Gibran.

Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra mengaku bingung karena Sirekap sebagai aplikasi yang berfungsi publikasikan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), ternyata ditemukan kesalahan konversi data di 2.325 TPS.

Oleh sebab itu, TPN Ganjar-Mahfud meminta dilakukan audit dari lembaga teknologi informasi yang independen karena kesalahan input data bisa berakibat fatal untuk masa depan negara.

“Kami mendesak KPU lakukan audit investigasi dari pihak independen. Kemudian, satu hal yang sangat mudah ditunjuk, yaitu kita memiliki DPR, khususnya komisi yang berkepentingan dan seyogyanya memanggil komisioner KPU,” ujar Kara di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Pendiri aplikasi finansial Bareksa ini menjelaskan, padahal teknologi yang digunakan Sirekap cukup canggih, yaitu Optical Mark Rocognition (OMR) dan Optical Character Recognition (OCR) untuk proses pembacaan data dari dokumen.

Menurut Kara, teknologi itu sudah lama digunakan oleh banyak perusahaan. Oleh sebab itu, bukan jadi alasan apabila teknologi OMR dan OCR yang disalahkan karena banyaknya salah input rekapitulasi suara Pemilu 2024.

“Saya sangat terheran-heran bagaimana mungkin sebuah sistem yang dikembangkan oleh negara yang berkaitan dengan event yang sensitif bisa sedemikian ngaconya, dengan tingkat error yang tinggi.Ini yang harus kita telusuri secara serius ke depan,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis merasa kesalahan input data dalam Sirekap lebih banyak menguntungkan paslon Prabowo-Gibran. Sebaliknya, dia menilai paslon Ganjar-Mahfud lebih banyak dirugikan.

“Penggunaaan Sirekap cenderung menguntungkan paslon nomor 2, dan merugikan paslon nomor 3. Ini yang paling banyak kita temukan dalam pemberitaan-pemberitaan, terutama di medsos disertai dengan video yang bisa kita saksikan,” kata Todung pada kesempatan yang sama.

Jokowi Sebut Insentif Mobil Listrik Dorong Produksi di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, adanya insentif dari pemerintah bisa mendorong penjualan kendaraan listrik di Indonesia. Sehingga investasi dari pabrik kendaraan listrik pun bisa semakin meningkat.

“Kita kan sudah mendorong dengan pengurangan PPn, saya kira ini akan mendorong penjualan dan nanti baliknya mendorong ke produksi di pabrik-pabrik electric vehicle yang ada di Indonesia,” kata Jokowi usai membuka dan meninjau IIMS 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Jokowi berharap jika Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan juga baterai kendaraan listrik semakin meningkat, maka akan meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain.

“Saya kira arahnya ke sana agar kita nanti bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kalau semua local content sudah, baterainya sudah, saya kira kita akan kita lihat nanti kita akan bisa bersaing dengan negara lain,” jelasnya.

Saat ditanya apakah pemerintah akan menambah insentif mobil listrik, Jokowi mengaku belum ada rencana. Meski demikian, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah juga mendorong insentif untuk kendaraan umum listrik. Sehingga pabrikan tertarik untuk berproduksi di Indonesia.

“Semuanya. Semuanya kita dorong. Agar tujuannya agar semuanya berproduksi di Indonesia. EV semua merek berproduksi di Indonesia karena kita mempunyai kekuatan EV battery,” ujar Jokowi.

Usai meninjau pameran IIMS 2024, Jokowi mengatakan, mobil listrik akan menjadi masa depan otomotif Indonesia. Sebab, Indonesia memiliki bahan baku kendaraan listrik.

“Saya melihat baik dan banyak yang dipamerkan mobil-mobil listrik yang saya kira ini memang masa depan otomotif Indonesia, ada di mobil listrik karena kita memiliki bahan baku nikel dan yang lainnya,” jelasnya.